Apa Kata Pakar Tenteng Pilpres 2019 ???

Oleh: Dr. Mardani Ali Sera

Pertama saya ingin menegaskan bahwa adalah sah bagi kita untuk meneliti, menganalisa dan membuat penilaian bagi para calon pemimpin negara kita.

Adalah sah juga bagi kita untuk membuat kajian bahwa calon pemimpin negara “yang ini berkualitas” dan “yang lain tidak berkualitas”.

Karena memang pada hakikatnya, demokrasi memberikan kedaulatan tertinggi ada pada rakyat yaitu para pemilihnya

Dan saat saya buat tulisan dengan judul Cara Mengalahkan Pak Jokowi juga adalah sah dan legal. Karena memang per lima tahun kita semua diberi kesempatan untuk menilai apakah pilihan kita di Pemilu 2014 lalu sudah benar atau perlu dikoreksi.

Kemudian, saya ingin menegaskan, bahwa artikel ini dan hampir semua gagasan saya, terutama #2019GantiPresiden, tidak ada hubungan antara like and dislike secara personal.

Saya sering mengatakan Pak Jokowi adalah orang baik. Anak anaknya berusaha sendiri membangun bisnis tanpa dikaitkan dengan jabatan ayahnya. Menikahkan anak di gedung milik sendiri, tidak di istana atau hotel bintang lima..dst..dst.

Bahkan bagi sebagian kawan di PKS, saya awalnya dikenal sebagai Jokowi lovers karena memang fenomena kemunculannya yang sederhana dan merakyat menyihir banyak pihak.

Jadi ini tidak ada kaitannya pak Jokowi sebagai personal. Ini tentang nakhoda bangsa besar ini yang kian hari kian mengkhawatirkan. Ini tentang memenangkan kebutuhan, kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.

Bagi saya kesimpulannya jelas #2019GantiPresiden. Saya sudah menjelaskan sedikit alasannya di hashtag #IstanaPasirJokowi. Saya akan membahas episode selanjutnya Cara Mengalahkan Pak Jokowi.

Pertama, secara elektabilitas hingga hari ini Pak Jokowi ada di kisaran 40-45% sedikit ada yang dibawah sebagian juga ada yg di atas. Memang tingkat kepuasan publiknya mendekati 70%.

Berdasarkan pengalaman menjadi Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi, kami dengan izin Allah SWT dan dukungan para Habaib dan Ulama dapat mengalahkan pak Ahok yang secara umum posisinya hampir sama.

Selalu ada peluang Jalut dapat mengalahkan Thalut, David dapat menumbangkan Goliat.

Kisah Donald Trump yang selalu jauh tertinggal dari berbagai survei di Pilpres AS tahun 2016 akhirnya mampu mengalahkan Hillary Clinton.

Tahun 2008, PKS dengan Kang Aher-Dede Yusuf juga membalikkan semua ramalan ketika mampu memenangkan Pilkada Jawa Barat mengalah nama nama beken seperti Dani Setiawan dan Pak Agum Gumelar.

Karena itu, ada adagium Only the dumb people, hanya orang bodoh yg merasa menang sebelum pemilu dilaksanakan.

Jadi, cara pertama mengalahkan Pak Jokowi adalah dengan mengubah mind set kita bahwa pak Jokowi seng ada lawan, pak Jokowi yg paling tinggi elektabilitasnya.

Masalahnya sekarang siapa Cawapresnya? Ini adalah logika sesat yang dibangun untuk membuat lawan-lawan Pak Jokowi tidak berani maju. Dan sebagian memang termakan.

Beberapa partai jangankan mengajukan capres tandingan. Mengajukan Cawaprespun tidak berani. Saya ingin menegaskan, Pak Jokowi dapat dikalahkan.

Kedua, jika kita lihat peta pemilih pak Jokowi di 2014 secara kasar dapat dikatakan di basis daerah umat Islam kuat seperti Jawa Barat, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat pak Jokowi dapat dikalahkan.

Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan kerja keras orang-orang ikhlas berjuang karena Allah, tanpa kenal lelah tanpa kenal waktu, gelombang keummatan ini kian menguat.

Aksi 212 tidak pernah ada dalam sejarah. Pengajian yang diasuh para Ustaz seperti Ustaz Abdul Shomad, Ust az Arifin Ilham, Ustaz Habib Haikal dan lain lain selalu penuh.

Kawan-kawan Ormas Islam seperti FPI, Dewan Dakwah, PUI dan lain-lain terus membina umat. Belum lagi suasana religiusitas yang kian mengental, fenomena hijab, fenomena KitaMart atau 212 Mart hingga kemunculan para pengusaha kecil yang memiliki semangat keislaman tinggi insya Allah membuat kekuatan umat Islam kian membesar.

Apalagi umat masih merasa ada kriminalisasi ulama, serangan pada para dai hingga masih timpangnya pembangunan yang terkonfirmasi dari rasio gini yang masih 0.38 semuanya menjadi modal utama Pak Jokowi dapat dikalahkan.

Ketiga, prestasi pemerintah yg memang masih jauh dari janji-janjinya sendiri. Target pertumbuhan ekonomi 7% yang terjadi konstan di kisaran 5% selama tiga tahun. Hutang luar negeri yang meroket mendekati 4000 trilyun hingga kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan UMKM yang dirasakan kian berat.

Belum lagi jika kita bedah slogan Revolusi Mental yang mestinya menjadi fokus pemerintahan Jokowi kenyataannya jauh panggang dari api. Budaya antri belum terwujud, budaya berkendaraan yang rapi tidak ada perubahan, kali yang masih banyak dipenuhi sampah menunjukkan bahwa Revolusi Mental tidak terwujud.

Lagi lagi saya sedikit mendetaikan ini dalam #IstanaPasirJokowi. Saya tidak komen tentang deindustrialisasi yang terjadi selama tiga tahun terakhir hingga dolar yang terus melemah.

Dengan prestasi ekonomi dan janji-janji yang tidak dipenuhi padahal Pak Jokowi memiliki anggaran ribuan trilyun, pasukan kerja dari mulai PNS hingga aparat mencapai 4 juta orang lebih, tegas dikatakan Pak Jokowi tidak mendapat nilai memuaskan. Karena itu, pak Jokowi sangat bisa dikalahkan.

Jadi, insya Allah dengan kerja tekun, persatuan umat yang kokoh hingga strategi elektoral yang tepat insya Allah slogan #2019GantiPresiden dapat kita wujudkan.

Dan kita akan melakukannya dengan konstitusional, sesuai aturan yang berlaku dan dengan penuh elegan pada Pilpres 2019 pada hari Rabu 17 April.

Ayo kencangkan ikat pinggang, satukan barisan, cintai bangsa dan negeri ini dengan tulus dan yang utama selalu mendekat pada Allah Swt karena rumusnya jelas “Wamannashru illa min indillah” bahwa Kemenangan itu dari sisi Allah SWT. Dan akan diberikan pada siapa Dia kehendaki. #2019GantiPresiden

Ternyata Ini Yang Melatar Belakangi Soal Perlunya Ganti Presiden 2019

Apa alasan-alasan obyektif yang membuat kita merasa perlu (harus) mengganti seorang Presiden dalam Pilpres berikutnya? Untuk menjawab ini, orang biasa menyebutkan:

1. Adanya gap yang terlalu curam antara janji pada saat kampanye dengan realitas yang dilakukan selama menjabat; atau

2. Ada sebuah kondisi objektif dimana secara kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan adanya situasi yang penuh dengan kekecewaan dan penderitaan rakyat secara jamak (mayoritas dan masif); dan Presiden tidak mampu mengatasinya.

Mungkin masih banyak lagi alat ukur yang dipandang “objektif” dalam menilai kinerja seorang Presiden. Namun, pertanyaan yang lebih filosofis adalah: apakah untuk mengganti seorang Presiden harus menggunakan alasan-alasan objektif? Hal ini senada pula dengan pertanyaan: apakah kritik harus objektif?

Sebagai ilustrasi. Misalnya anda adalah seorang karyawan perusahaan. Taruhlah perusahaan tersebut sudah sangat established dengan sistem yang mapan. Gaji rata-rata karyawan juga di atas rata-rata. Secara objektif, mayoritas karyawan merasa betah dan puas bekerja di perusahaan tersebut.

Namun, ada satu faktor yang membuat anda tidak suka bekerja di perusahaan tersebut, yakni budaya perusahaan sangat feodal dan hierarkis, sehingga anda tidak bebas memberikan kritik kepada manajemen. Karena alasan “subjektif” tersebut, anda keluar (resign).

Neno Warisman dan Amien Rais: Ganti Presiden 2019 (foto: Twitter)

Intinya, jika anda sedang menghadapi sesuatu, ada memiliki (setidaknya) 3 pilihan, yakni: stay (tetap bertahan), exit atau migrate (keluar atau berpindah ke pilihan lain), dan voice (hanya bisa ngomel tapi tidak punya pilihan lain atau tidak berani untuk keluar atau pindah). Apapun yang akan anda pilih, ketiga pilihan tersebut ditentukan oleh “subjektivitas” anda.

Sampai disini, apakah anda masih berfikir bahwa alasan untuk mengganti seorang presiden harus objektif? Apakah alasan untuk mencari alternatif lain (baru) harus objektif? Bukankah di dalam bilik suara hanya ada anda dan Tuhan yang menyaksikan anda?

Alasan “subjektif” bisa dimulai dari diri anda sendiri. Bisa dari apa yang anda rasakan secara personal, atau apa yang anda ketahui. Anda mungkin perlu tahu berapa PDB negara kita, berapa rasio gininya, berapa pendapatan per kapita kita, berapa hutang kita, dan seterusnya.

Anda juga mungkin perlu tahu bagaimana willingness Presiden dalam mensejahterakan rakyat, bagaimana komitmennya dalam penegakan hukum, dalam menciptakan keadilan sosial, dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan seterusnya.

Namun, apakah semua rakyat Indonesia harus mengetahui semua itu? Sementara ada puluhan kementerian dan lembaga yang juga bisa dimasukan sebagai bahan penilaian anda terhadap kinerja Presiden dan pemerintahannya. Padahal, untuk mengganti seorang Presiden, terkadang hanya karena satu sebab: harga BBM naik.

Saya tidak menyarankan anda untuk mengumpulkan semua data yang ada, agar anda ingin dinilai sebagai “rakyat yang objektif”. Anda cukup rasakan saja apa yang sudah dan sedang anda alami, apakah “better” atau “worse”? Kita harus sadar, bahwa sejatinya alasan untuk mengganti posisi sekelas Presiden itu sangat mudah dan sederhana. Karena kita rakyat. Kita pemilih. Kita penentu.

Kenapa 2019 Harus Ganti Presiden

INILAHCOM, Jakarta - Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden,Mardani Ali Seramengaku tidak alergi dengan apa yang sudah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lakukan selama masa kepemimpinannya.

   Dia menyebut, keinginan mengganti presiden, adalah untuk tujuan yang lebih baik dan kemajuan bangsa yang lebih besar. Bukan mempertajam perbedaan. "Pak Jokowi sudah bekerja keras, baik nilainya. Tapi kami ingin yang lebih baik, lebih mampu membawa Indonesia mengahadapi tantangan zaman, karena itu 2019GantiPresiden," kata Mardani di area luar Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).

 

   Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini kemudian bicara mengenai lima sila di Pancasila. Pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu dia menyatakan tahun depan harus ganti presiden. "Karena kalau rezim atau pemimpin tidak ada yang berani untuk memberikan koreksi maka akan terjadi tirani. Maka kami akan katakan 2019 ganti presiden karena kami yakin kami benar dan punya hak untuk menyatakan hal itu," kata dia. Sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Mardani ingin pemimpin Indonesia berikutnya mampu mensejahterakan rakyatnya. Ketiga adalah persatuan Indonesia, dia ingin bangsa Indonesia bersatu dan tidak terbelah. "Keempat kita ingin pemerintah yang menghargai musyawarah, bukan pemerintah yang membungkam perbedaan pendapat," kata Mardani. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sudah terlalu lama negeri ini menunggu pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan sosial. Karena itu dengan segala hal kami bertekad 2019 Ganti Presiden," kata Mardani.[van].